Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Jokowi itu patut diapresiasi. Sebab, menurutnya TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan.
"Karyawan KPK yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah. Sebab, instrumen yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang. Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya," kata Jamil kepada wartawan, Senin (17/5/2021). Pernyataan Jokowi setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawan KPK.
"Pernyataan Presiden Jokowi juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas korupsi. KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar benar mengawasi korupsi," ujarnya. "Harapan itu setidaknya dapat kita sematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya. Sebelumnya diberitakan,Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai polemik 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam proses pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jokowi mengatakan hasil tes TWK tidak serta merta membuat 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, diberhentikan. "(TWK) tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan Youtube Sekretariat presiden, Senin, (17/5/2021). 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, yang kemudian dinonaktifkan, kata Jokowi masih bisa menjadi pegawai KPK dengan memperbaiki hasil tes melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
"Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," katanya. Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. "Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya menjadi masukan untuk langkah langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu individu maupun institusi KPK," katanya.
